Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Pada Kasus Dugaan Kontaminasi Radioaktif Industri oleh PT PMT
Tahun 2026 · Penulis: Candra Firman Prayogi
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12754
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Meningkatnya aktivitas industri berisiko pada pencemaran lingkungan, salah satunya kontaminasi radioaktif yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan dan ekosistem. Kasus Cesium-137 di Cikande dan Batan Indah menunjukkan kompleksitas penegakan hukum administrasi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap kontaminasi radioaktif serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui instrumen preventif (perizinan, pengawasan) dan represif (sanksi administratif). Namun, terdapat hambatan berupa disharmonisasi regulasi antara UU Ketenaganukliran dan UU PPLH, serta keterbatasan sarana teknis pengawasan. Penguatan koordinasi antarlembaga dan sinkronisasi regulasi menjadi kunci efektivitas penegakan hukum dalam melindungi lingkungan dari paparan radiasi.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,758
Tahun 2024 · Penulis: Iftitah Adis Amartya
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Indo Bharat Rayon Berdasarkan Undang Undang No 32 Tahun 2009
Peningkatan industrialisasi dan urbanisasi di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan li
- Cosine 0,729
Tahun 2019 · Penulis: Asmikhan Fauzi
Sanksi Administrasi Pelanggaran Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan da
- Cosine 0,716
Tahun 2026 · Penulis: Murhandini Nawang Palupi
Pengaturan Hukum Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Kepatuhan Hukum Lingkungan bagi Korporasi Pertambangan
RINGKASAN Pengaturan Hukum Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Kepatuhan Hukum Lingkungan Bagi Korporasi Pertambangan; Murhandini Nawang Palupi, 220710101304; 2026; 77 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penelitia