Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Indo Bharat Rayon Berdasarkan Undang Undang No 32 Tahun 2009
Tahun 2024 · Penulis: Iftitah Adis Amartya
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Peningkatan industrialisasi dan urbanisasi di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. PT. Indo Bharat Rayon, sebagai perusahaan besar di sektor tekstil dan kimia, menghasilkan limbah B3 yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran parah, seperti yang terjadi di Sungai Purwakarta. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Lingkungan Hidup setempat, telah memberikan sanksi hukum terhadap perusahaan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum administrasi mencakup pemberian izin, pengawasan, dan sanksi seperti denda dan pencabutan izin untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi pengelolaan limbah B3. Regulasi yang ketat dan efektif, bersama dengan pengawasan yang ketat serta partisipasi aktif masyarakat, sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran limbah B3 oleh PT. Indo Bharat Rayon berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Apa faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 oleh PT. Indo Bharat Rayon. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Asas-Asas Hukum (legal principle approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa, PT. Indo Bharat Rayon wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasi limbah berbahaya dan beracun (B3) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk mencegah pencemaran dari proses produksi viscose rayon. Namun, perusahaan melanggar ketentuan ini dengan menimbun fly ash dan bottom ash, menyebabkan pencemaran di pabrik dan Rawa Kalimati. Akibatnya, PT. Indo Bharat Rayon dikenai denda sebesar 2 miliar rupiah dan teguran dari Badan Lingkungan Hidup Purwakarta sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 574/Pid.Sus-LH/2017. Perusahaan harus mengelola limbah B3 dengan aman, melaporkannya secara berkala, dan mematuhi inspeksi serta audit rutin. Penegakan hukum administrasi melibatkan penilaian pelanggaran, pemberitahuan resmi, serta tindakan korektif seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan prosedur, dan pelatihan karyawan. Namun, kendala seperti ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sumber daya, korupsi, serta tekanan eksternal dari industri dan publik sering menghambat efektivitas penerapan sanksi, menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan pengawasan untuk penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,832
Tahun 2019 · Penulis: Asmikhan Fauzi
Sanksi Administrasi Pelanggaran Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan da
- Cosine 0,758
Tahun 2026 · Penulis: Candra Firman Prayogi
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Pada Kasus Dugaan Kontaminasi Radioaktif Industri oleh PT PMT
Meningkatnya aktivitas industri berisiko pada pencemaran lingkungan, salah satunya kontaminasi radioaktif yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan dan ekosistem. Kasus Cesium-137 di Cikande dan Batan Indah menunjukkan kompleksitas penegakan hukum administras
- Cosine 0,718
Tahun 2024 · Penulis: Safira Salsabila Riva
Penegakan Hukum terhadap Pabrik Sarden dalam Pembuangan Limbah Cair di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
Penulisan Skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi besarnya volume kegiatan pengolahan ikan di Kecamatan Muncar ini dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, terutama terhadap pencemaran air, udara dan tanah. Sumber pencemaran yang ditimbulkan oleh i