Sanksi Administrasi Pelanggaran Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
Tahun 2019 · Penulis: Asmikhan Fauzi
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10795
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PP Pengelolaan Limbah B3. Untuk Bahan Berbaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PP B3. Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu from cradle to grave atau pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan ditimbun/dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan/ penyimpanan, ditransportasikan, dikubur). Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pengaturan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3 dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3. Tujuan penelitian ini mengetahui sanksi administrasi dan penerapannya terhadap pelanggaran izin pengolahan dan pemanfaatan limbah B3. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan. Pokok dalam pembahasan adalah dalam PP Pengelolaan Limbah B3 mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan sesuai dengan UUPPLH karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari linkgkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 dapat dimonitor dengan baik.Sanksi administrasidalam pengaturan pengelolaan limbah B3 sangatlah penting sifatnya mengingat sanksi administrasi merupakan instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan. Namun demikian, pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah B3 melalui instrumen administrasi hendaknya tidak hanya sebatas pada pelanggaran ketentuan-ketentuan administrasi semata, melainkan juga perlu dikembangkan mekanisme pencegahan yang sifatnya memberdayakan masyarakat luas.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,832
Tahun 2024 · Penulis: Iftitah Adis Amartya
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Indo Bharat Rayon Berdasarkan Undang Undang No 32 Tahun 2009
Peningkatan industrialisasi dan urbanisasi di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan li
- Cosine 0,729
Tahun 2026 · Penulis: Candra Firman Prayogi
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Pada Kasus Dugaan Kontaminasi Radioaktif Industri oleh PT PMT
Meningkatnya aktivitas industri berisiko pada pencemaran lingkungan, salah satunya kontaminasi radioaktif yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan dan ekosistem. Kasus Cesium-137 di Cikande dan Batan Indah menunjukkan kompleksitas penegakan hukum administras
- Cosine 0,723
Tahun 2024 · Penulis: Daffa Ridho Ananto
Penegakan Atas Pelanggaran Penambangan Emas di Kalimantan Barat
Pelanggaran penambangan emas ini bermula karena kandungan emas yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat sendiri merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan atau dimanfaatkan. Potensi sumber emas yang ada di Kalimantan Barat terbilang melimpah, bahkan has