Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Tahun 2018 · Penulis: Moh. Syaiful Rahman
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15228
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua di lakukan berdasarkan atas hukum. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.Salah satu implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam hal diatas adalah dengan adanya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan sebagai wujud terciptanya pemilihan umum yang baik maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) seabagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. Indonesia baru melibatkan rakyat sebagai pemilih pada saat Pemilu pertama yaitu pada tahun 1955, pemilu ini menggunakan dasar hukum UndangUndang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilu 2 , terakhir adalah ditetapkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Pedoman Pemilu tahun 2019. Tidak ada perubahan signifikan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang terjadi perbedaan adalah Pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon Anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggaraan Pemilu” Persyaratan pada Pasal 5 tersebut tidak diikuti dengan penjelasan tentang apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas, tidak disebutkannya persayartan juga menimbulkan pernyataan bagi penulis, apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,843
Tahun 2018 · Penulis: Sujarwo
Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016 bahwa permohonan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah dikabulkan. Hal ini yang dinyatakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Ata
- Cosine 0,735
Tahun 2025 · Penulis: Ridho Arif Nugroho
Tindak Lanjut dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas ini diberikan perlindunga
- Cosine 0,676
Tahun 2025 · Penulis: Gebby Yanuar Dwiyanti
Afirmasi Keterlibatan Perempuan Dalam Menghadapi Politisasi Isu Gender Pada Penyelengaaraan Pemilu
Isu gender dalam politik merupakan isu global yang masih ada dan harus terus diperjuangkan. Di Indonesia, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjamin hak perempuan untuk turut andil di pemerintahan melalui pemberian kuota minimal