Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
Tahun 2018 · Penulis: Sujarwo
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016 bahwa permohonan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah dikabulkan. Hal ini yang dinyatakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “... yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini dimaksudkan dalam pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa adanya pengaturan permohonan wajib konsultasi kepada DPR dan pemerintah dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU pada praktiknya berlangsung secara berlarut-larut sehingga mempengaruhi tata kelola penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV tahun 2016, maka KPU bersifat mandiri, tetap, dan nasional yang secara tegas dilaksanakan dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 yaitu “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari bentuk Negara kesatuan. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan suatu tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Terkait hal tersebut dengan dikeluarkannya amar putusan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV tahun 2016 yang dalam amarnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yaitu dengan menghapus sifat mengikat dari putusan rapat dengar pendapat yang diadakan sebagai konsultasi antara KPU dengan DPR dan Pemerintah dalam membentuk
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,843
Tahun 2018 · Penulis: Moh. Syaiful Rahman
Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sert
- Cosine 0,823
Tahun 2025 · Penulis: Nur Alifia Fitriani
Kedudukan KPU Sebagai Lembaga Mandiri: Tolok Ukur Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencalonan Pemilu
Penelitian ini berfokus pada kedudukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu termasuk dalam hal pembuatan Peraturan KPU serta tolok ukur KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Pemilu dan Pilkada. Kedudukan KPU sebagai lembaga mand
- Cosine 0,734
Tahun 2025 · Penulis: Ridho Arif Nugroho
Tindak Lanjut dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas ini diberikan perlindunga