Tindak Lanjut dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia
Tahun 2025 · Penulis: Ridho Arif Nugroho
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas ini diberikan perlindungan oleh Negara. Penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak politik di dalam Pemilihan Umum. Hak politik ini diberikan kepada penyandang disabilitas mental untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas mental diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada pemilihan umum Tahun 2019, dan bagaimana lembaga penyelenggara Pemilihan Umum menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015. Metode penelitian yang dipakai untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 pada pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia telah memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Dan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu terus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 untuk masa depan. Lembaga penyelenggara Pemilu juga perlu memberikan pelatihan khusus kepada petugas Pemilu, melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan putusan MK, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi putusan tersebut.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,765
Tahun 2025 · Penulis: Nur Alifia Fitriani
Kedudukan KPU Sebagai Lembaga Mandiri: Tolok Ukur Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencalonan Pemilu
Penelitian ini berfokus pada kedudukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu termasuk dalam hal pembuatan Peraturan KPU serta tolok ukur KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Pemilu dan Pilkada. Kedudukan KPU sebagai lembaga mand
- Cosine 0,735
Tahun 2018 · Penulis: Moh. Syaiful Rahman
Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sert
- Cosine 0,734
Tahun 2018 · Penulis: Sujarwo
Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016 bahwa permohonan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah dikabulkan. Hal ini yang dinyatakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Ata